IOM dan Pemerintah Indonesia rancang Program Pelatihan Inovatif untuk menuntut dan menghukum lebih banyak pelaku tindak pidana perdagangan manusia

IOM dan Pemerintah Indonesia rancang Program Pelatihan Inovatif untuk menuntut dan menghukum lebih banyak pelaku tindak pidana perdagangan manusia

International Organization for Migration (IOM) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia merancang sebuah program mentoring guna menggandeng para jaksa dari seluruh Indonesia dan para penegak hukum yang memiliki pengalaman dalam menyidik dan mengadili pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Rancangan program tersebut telah didiskusikan semenjak bulan Juli dan lebih lanjut dibahas pada pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Yogyakarta dengan melibatkan para ahli dari lembaga penegak hukum, LPSK, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Lembaga Administrasi Negara, serta kehakiman.

“Menurut data dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hanya 160 dari 214 kasus TPPO di tahun 2016 yang dijatuhi hukuman pidana,” ujar Rudi Prabowo Aji, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badan Diklat Kejaksaan Agung RI.

Peserta dari Kejaksaan Agung RI dan berbagai lembaga penegak hukum berdiskusi    mengenai program mentoring untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukum dalam  menuntut perkara TPPO.

“Penanganan kasus TPPO belum optimal dikarenakan kurangnya kesepahaman dalam memahami definisi ‘tindak pidana perdagangan orang’ di antara para penegak hukum, serta kurangnya sensitivitas gender dan bagaimana menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centred). Perbedaan ini menyiratkan pentingnya program mentoring yang sedang digagas” Rudi menambahkan.

Dalam pertemuan yang didukung oleh Australian Department of Home Affairs, Kejaksaan Agung RI menyampaikan bahwa program percontohan mentoring ini akan segera diluncurkan tahun ini.

“Menggunakan metode selain model pembelajaran di dalam kelas, program mentoring ini akan menggabungkan platform daring dan pendampingan langsung yang dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan di antara aparat penegak hukum,” kata Among Resi, Kepala Unit Counter-Trafficking and Labour Migration, IOM Indonesia.

“Inovasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan keberhasilan penuntutan kasus TPPO di Indonesia.”

Program-program IOM di Indonesia turut mendukung upaya penuntutan yang efektif terhadap pelaku maupun jaringan TPPO  lintas negara. Sejak 2017, IOM telah memberikan pelatihan penanganan kasus TPPO bagi 125 jaksa dari kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di berbagai daerah, dengan fokus utama pada perlindungan saksi dan korban. Pelatihan tersebut diselenggarakan dengan mengacu kepadabuku pedoman bagi para penegak hukum dan perlindungan korban dalam penanganan perkara TPPO yang juga disusun dengan dukungan dari Australian Department of Home Affairs.

“Bekerja sama dengan para penegak hukum adalah salah satu cara yang dilakukan IOM untuk meningkatkan perlindungan korban TPPO dan sebagai bagian dalam mendekatkan akses keadilan bagi korban. Kami juga berkolaborasi dengan mitra lokal di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan hukum kepada para korban, menjembatani korban dengan pengacara, serta dalam pemberian dukungan pemulihan bagi korban,” kata Ibu Among Resi.

Sejak tahun 2005, IOM Indonesia telah mengidentifikasi dan membantu lebih dari 9,000 korban TPPO. Mayoritas korban merupakan warga negara Indonesia yang dieksploitasi di Indonesia, Malaysia, negara-negara di Timur Tengah serta negara-negara tujuan migran lainnya. Banyak dari mereka juga merupakan warga negara asing, termasuk ratusan warga negara Kamboja dan Myanmar yang diperbudak di kapal penangkap ikan asal Thailand yang beroperasi di perairan Indonesia.

Dalam rangka merayakan Hari Anti-Perdagangan Orang di seluruh dunia, yang bertepatan pada tanggal 30 Juli, IOM turut menyoroti upaya luar biasa dari para pejuang anti-perdagangan orang di Indonesia, di antaranya adalah Maizidah Salas, yang merupakan purna pekerja migran dan penyintas TPPO yang sekarang fokus mengkampanyekan pemberdayaan dan perlindungan bagi para pekerja migran dan keluarga mereka; Agatha Corsina, seorang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cianjur; serta, Yuliarni Appy, yang juga merupakan Jaksa Penuntut Umum di Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai IOM Indonesia, kunjungi laman Facebook (@iom.jakarta) dan Instagram (@iomjakarta).

Permainan peran  (role play) oleh para jaksa dalam sesi peradilan semu untuk meningkatkan kapasitas peradilan mereka dalam penanganan kasus TPPO.